LAMPUNG (Begawinew.com) – Dalam oparasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terungkap Perusahaan perkebunan singkong dan pengolahan tepung tapioka terbesar di Lampung dan Indonesia, Anak Perusahan Sungai Budi Group terlibat kasus dugaan suap pengelolaan kawasan hutan yang melibatkan PT Inhutani V dan PT Paramitra Mulia Langgeng (PML).
PT Paramitra Mulia Langgeng merupakan anak perusahaan Sungai Budi Group, pemilik brand Rosebrand, kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Inhutani V memiliki hak areal di Provinsi Lampung seluas sekitar 56.547 hektare.
Dari luas tersebut, sekitar 55.157 hektare telah menjadi lahan kerja sama dengan PT Paramitra Mulia Langgeng (PML) yang mencakup Register 42 Rebang seluas 12.727 hektare, Register 44 Muaradua seluas 32.375 hektare, dan Register 46 Way Hanakau seluas 10.055 hektare.
Aditya (ADT), staf perizinan Sungai Budi Grup, jadi tersangka bersama Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana Rady (DIC) sebagai penerima suap, Direktur PT PML Djunaidi (DJN) dan staf perizinan Sungai Budi Grup Aditya (ADT) sebagai pemberi suap.
Mereka ditahan 20 hari pertama sejak 14 Agustus hingga 1 September 2025 di Rutan KPK Gedung Merah Putih setelah kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (13-8-2025) di empat lokasi berbeda: Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bogor.
Kasus ini berawal dari PT PML tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk periode 2018–2019 senilai Rp 2,31 miliar. Selain itu, perusahaan tersebut juga menunggak pembayaran pinjaman dana reboisasi sebesar Rp 500 juta per tahun dan belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan bulanannya.
Pada 2023, melalui putusan Mahkamah Agung, perjanjian kerja sama yang telah direvisi pada 2018 dinyatakan tetap berlaku. Dalam putusan itu, PT PML juga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 3,4 miliar.
“Meskipun dengan berbagai permasalahan tersebut, pada awal 2024, PT PML tetap berniat melanjutkan kerja sama dengan PT INH (Inhutani V),” kata Asep.
Bentuk melanjutkan kerja sama tersebut adalah kembali mengelola kawasan hutan di Register 42, Register 44, dan Register 46, sesuai perjanjian kerja sama yang telah direvisi pada 2018. Prosesnya dituangkan dalam kesepakatan pengelolaan hutan oleh PT PML melalui RKUPH (Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan).
Kesepakatan ini tercapai setelah pertemuan antara jajaran direksi dan dewan komisaris PT Inhutani dengan Djunaidi selaku Direktur PT PML beserta timnya di Lampung pada Juni 2024.
Dua bulan kemudian, Djunaidi mentransfer Rp 4,2 miliar ke rekening PT Inhutani untuk biaya pengamanan tanaman dan kebutuhan perusahaan. Pada saat yang sama, Dicky menerima uang tunai Rp100 juta dari Djunaidi, yang menurut Asep digunakan untuk kepentingan pribadi.
Dicky akhirnya menyetujui permintaan dari PT PML dengan perubahan RKUPH pada November 2024. Perubahan tersebut meliputi pengelolaan hutan tanaman seluas 2.619,40 hektare di wilayah Register 42 dan 669,02 hektare di wilayah Register 46.
Selanjutnya, Dicky menandatangani Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Inhutani V yang memuat kepentingan PT PML. Pada Februari 2025, Djunaidi meminta Sudirman, staf PT PML, membuat bukti setor yang mencatat transfer Rp 3 miliar dan Rp 4 miliar dari PT PML ke PT Inhutani V.
Menurut Asep, tindakan ini membuat laporan keuangan Inhutani V yang sebelumnya merah berubah menjadi hijau, sehingga posisi Dicky pun aman. “PT PML sudah mengeluarkan dana Rp 21 miliar kepada PT INH untuk modal pengelolaan hutan,” kata Asep.
Pertemuan kembali terjadi antara Dicky dan Djunaidi di lapangan golf Jakarta pada Juli 2025. Pertemuan tersebut Dicky meminta mobil baru kepada Djunaidi, dan permintaan tersebut langsung disetujui. Mobil seharga Rp 2,3 miliar itu dibeli pada Agustus 2025. “Yang diminta mobil baru itu Rubicon,” kata Asep.
Selain itu, melalui stafnya, Djunaidi juga mengirimkan uang sebesar SGD 189.000 ke kantor PT Inhutani V. Selanjutnya, Djunaidi menyampaikan kepada Dicky bahwa ia telah memenuhi semua permintaan Dicky, termasuk pemberian kepada salah satu komisaris PT Inhutani V
Atas perbuatan ini, KPK menduga bahwa Djunaidi dan Aditya merupakan pihak yang berperan sebagai pemberi suap. Sementara itu, Direktur Utama PT Inhutani V Dicky Yuana merupakan penerima suap.
Karena itu, Djunaidi dan Aditya dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b, atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Dicky diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam OTT ini, KPK meringkus sembilan orang di empat lokasi, yakni Jakarta, Bekasi, Depok, dan Bogor. Dari penindakan tersebut, tim KPK menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai SGD189.000 (Rp 2,4 miliar berdasarkan kurs saat ini), uang tunai dalam bentuk rupiah senilai Rp 8,5 juta, satu unit mobil Rubicon di rumah Dicky, serta satu unit mobil Pajero milik Dicky yang berada di rumah Aditya. (Red)
