Bandar Lampung (BN) Politisi senior Alzier Dianis Thabranie mendesak pejabat yang menangani bantuan sosial (bansos) di Lampung untuk mundur karena tak becus mengurus. “Saya minta dengan kerendahaan hati, pejabat-pejabat yang terkait dengan bantuan sosial tersebut untuk segera mundur saja jika memang masih punya malu,” ujarnya, Minggu (06/2022).
Alzier mengatakan hal tersebut terkait adanya Rp140 miliar dana bansos yang “nyangkrak” di bank plat merah sejak akhir tahun lalu akibat masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan kartu bansos. Ia menyatakan masalah itu seharusnya direspon cepat oleh stakeholder daerah ini. “Masak iya ngebagi-bagi duit bantuan untuk kesejahtraan rakyat Lampung saja sulit amat,” tandasnya.
Menurut dia tak tersalurkannya dana bansos dengan nominal besar tersebut sangat memalukan Provinsi Lampung di tingkat nasional. “Hancur Lampung ini, tolong ada budaya malu, tidak mampu ya mundur saja,” tandas Mantan Ketua Golkar Lampung tiga periode itu.
ADT juga minta Ketua PWI Lampung bicara, buka masalah ini, jangan takut-takut sebagai wadah terbesar wartawan yang bertugas sebagai sosial kontrol dengan penguasa di Lampung. Dua hari lalu, Jumat 04 februari 2022. Menteri Sosial Tri Rismaharini naik pitam saat ditanya terkait bantuan sosial (bansos) yang masih tertahan bank Himpunan Milik Negara (Himbara) dI Lampung.
“Di Lampung yang belum tersalurkan sekitar Rp 140 miliar. Secara keseluruhan sekitar 18 – 20 persen belum tersalurkan,” kata Risma usai menyalurkan bantuan kepada pasien kronis di Kecamatan Panjang, Bandar Lampung.
Pencairan bansos tersebut disalurkan melalui bank pemerintah dalam bentuk kartu bansos. Menurutnya, berdasarkan laporan yang masuk, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan kartu bansos tersebut. Untuk area Lampung, kata Risma, sebagian besar masyarakat yang belum mendapatkan kartu bansos adalah lansia dan disabilitas.
Kondisi belum tersalurkannya kartu berisi uang bansos itu juga membuat Risma kembali naik pitam saat berkunjung ke Desa Gondang Rejo, Kabupaten Lampung Timur. Emosi Risma naik seketika saat melihat masih ada ribuan kartu bansos di dalam dus yang belum diberikan kepada masyarakat. “Ini kenapa masih ada ribuan kartu bantuan yang belum disalurkan. Ini haknya mereka,” kata Risma.
Risma mengatakan, Kemensos tidak bisa membagikan secara langsung kepada masyarakat dan seluruh anggaran bansos se-Indonesia sudah ditransfer ke bank. “Kita sudah tidak mencairkan lagi! Kita tutup sejak 31 Desember 2021 kemarin, dan bank mencetak kartu untuk dibagikan (ke masyarakat),” kata Risma.
Dengan telah ditransfernya dana bansos tersebut, kata Risma, seharusnya pihak bank langsung menyalurkan atau memberikan kartu bansos itu kepada masyarakat penerima. Hal ini, menurut Risma, pihak bank pemerintah diyakininya sudah mencetak kartu bansos tersebut. “Kalau ini (kartu bansos) tidak dibagi, artinya kartu itu sudah di bank, masyarakat tidak bisa menikmati (bansos),” kata Risma.
Oleh karena itu yang perlu didorong adalah agar pihak bank bisa segera mengeluarkan atau membagikan kartu tersebut kepada para penerima manfaat. “Jadi yang perlu kita dorong, bagaimana kartu yang berisi uang itu bisa diterima oleh masyarakat,” kata Risma. Diberitakan sebelumnya, Risma mengungkap anggaran senilai Rp 2,78 triliun yang merupakan dana bantuan sosial masih tertahan di bank BUMN atau Himbara.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu 19 Januari 2022, ia memaparkan dana tersebut merupakan sisa dari realisasi anggaran tahun 2021 Kementerian Sosial. Risma menyatakan sudah berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa kartu bansos sudah ada di bank Himbara, namun belum diserahkan ke penerima manfaat. “Kami tahu bahwa kartu-kartu itu sudah ada di bank, namun belum diserahkan ke penerima,” kata Risma. (Red)
