BANDAR LAMPUNG (begawinews.com) – Pengadaan Belanja Modal Komputer Unit Lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandar Lampung senilai Rp1.623.930.000 menuai sorotan. Plt. Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bandar Lampung, Sofyan, meminta pihak Diskominfo membuka secara transparan seluruh proses pengadaan yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tersebut.
Sofyan menilai, keterbukaan informasi menjadi hal penting, terlebih anggaran pengadaan senilai lebih dari Rp1,6 miliar itu bersumber dari uang masyarakat.
“Kita minta pihak dinas kominfo agar transparan dalam mengelola keuangan yang bersumber dari masyarakat. Jangan seperti kucing-kucingan seperti ini. Ini menyangkut uang rakyat yang penggunaannya wajib bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Sofyan.Dikediamannya Minggu,(22/11/26)
Ia juga mempertanyakan keselarasan pengadaan tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana.
Menurutnya, pengadaan dengan nilai fantastis harus disertai penjelasan mengenai urgensi kebutuhan, jumlah unit, spesifikasi teknis, hingga kewajaran harga yang dibayarkan.
“Lebih hebat mereka dari walikota kalau seperti ini. Pengadaan sebesar itu diduga tidak memikirkan urgensinya. Untuk apa instruksi efisiensi kalau pengadaan seperti ini tidak dijelaskan secara terbuka. Ini menjadi pertanyaan besar,” tegasnya.
Tak hanya soal urgensi anggaran, Sofyan juga mengungkapkan adanya hal yang menurutnya perlu ditelusuri dalam proses pengadaan melalui katalog elektronik atau Inaproc.
Ia mengaku telah menelusuri perusahaan yang tercatat sebagai pemenang pengadaan. Namun, berdasarkan penelusurannya, ia mempertanyakan keberadaan produk komputer pada etalase perusahaan tersebut.
“Kita sudah cek perusahaan pemenang pengadaan tersebut. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di etalasenya tidak terlihat produk komputer yang dijual. Bagaimana proses pemesanannya bisa dilakukan, ini harus dijelaskan oleh pihak Diskominfo maupun penyedia,” ungkapnya.
Sofyan menduga terdapat kemungkinan mekanisme pemesanan dan penayangan produk yang perlu diperiksa lebih lanjut. Ia mempertanyakan apakah produk sempat ditayangkan sebelum dilakukan pemesanan, kemudian tidak lagi ditampilkan pada etalase.
Bahkan, ia meminta agar aparat pengawas internal pemerintah maupun aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan ketidakwajaran harga, kesesuaian jumlah barang, hingga realisasi pengadaan.
“Jangan sampai muncul dugaan ada pengaturan pemesanan terlebih dahulu, kemudian produk ditayangkan dan setelah transaksi justru tidak lagi terlihat di etalase. Apakah ada penggelembungan harga atau barangnya benar-benar tersedia dan diserahkan. Semua itu harus dibuktikan dengan dokumen dan pemeriksaan,” katanya.
Ia menegaskan, dugaan tersebut merupakan pertanyaan yang harus dijawab melalui klarifikasi dan pemeriksaan, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran.
AWPI Kota Bandar Lampung mendesak Diskominfo membuka dokumen pengadaan, mulai dari spesifikasi teknis, harga satuan, jumlah unit, identitas penyedia, dokumen pemesanan, hingga bukti serah terima barang.
Selain itu, transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran Rp1.623.930.000 tersebut benar-benar digunakan sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan prinsip efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Diskominfo Kota Bandar Lampung belum memberikan penjelasan terkait sejumlah pertanyaan mengenai pengadaan tersebut. Sebab, pengadaan menggunakan APBD bukan sekadar persoalan belanja barang, melainkan juga menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam mengelola uang masyarakat. (red)





















