Jakarta, (BegawiNews.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong penerapan Pendidikan Antikorupsi (PAK) melalui muatan lokal yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung menjadi pilot project bagi daerah lain. Langkah tersebut dinilai sebagai praktik baik dalam membangun integritas peserta didik sejak lingkungan pendidikan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagai muatan lokal di Lampung dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat pendidikan antikorupsi di daerah lainnya.
“Seperti Gubernur Lampung, ya, ada muatan lokal, kurikulum muatan lokal untuk SMA dan SMK yang sudah diinstruksikan supaya diajarkan,” kata Setyo dalam kegiatan Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 bertajuk “Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas” di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Setyo, meskipun Pendidikan Antikorupsi di Lampung diterapkan dalam bentuk muatan lokal, kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai pilot project untuk dikembangkan lebih luas.
Baca Juga : Pemprov Lampung Apresiasi Peran Mathla’ul Anwar dalam Pendidikan dan Dakwah Umat
“Meskipun ini sifatnya muatan lokal, tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai pilot project. Sebagai awal untuk melakukan yang terbaik,” ujarnya.
Ia berharap praktik baik yang telah dilakukan Provinsi Lampung dapat ditularkan kepada pemerintah daerah lainnya. Menurutnya, kepala daerah perlu saling belajar dari kebijakan yang telah berjalan baik dalam upaya meningkatkan integritas dan kualitas pendidikan.
“Harapannya ini menyebar ke semuanya. Kepala daerah, gubernur, semuanya ikut dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang lain yang sudah bagus,” katanya.
Atas implementasi tersebut, KPK memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung atas penguatan pendidikan antikorupsi melalui penerapan PAK pada muatan lokal. Penghargaan diterima Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam kegiatan tersebut.
Baca Juga : Ketua TP PKK dan BNN Kerjasama Penguatan Keluarga, Cegah Penyalahgunaan Narkotika
Di Provinsi Lampung, Pendidikan Antikorupsi telah diterapkan sebagai bagian dari muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah melalui Peraturan Gubernur.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter dan integritas peserta didik di lingkungan sekolah.
Penguatan PAK di Lampung tidak hanya diarahkan pada pemahaman peserta didik mengenai korupsi, tetapi juga pembentukan karakter dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian dan keberanian.
Setyo mengatakan pendidikan antikorupsi perlu dimulai dari ruang kelas. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu membedakan hal yang baik dan buruk serta memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Setyo, penguatan pendidikan antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat hingga pemerintah. Karena itu, pendidikan antikorupsi perlu dibangun sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan tidak berjalan secara sektoral.
Baca Juga : Wagub Lampung Soroti Rendahnya Jumlah Dapur MBG Tersertifikasi SLHS
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai kebiasaan atau gaya hidup, sehingga nilai-nilai integritas dapat tumbuh sejak peserta didik berada di lingkungan pendidikan.
Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya KPK memetakan kondisi integritas pendidikan di Indonesia melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan.
SPI Pendidikan mencakup aspek karakter peserta didik, ekosistem pendidikan serta tata kelola pendidikan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar bagi KPK dalam menyusun rekomendasi penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
SPI Pendidikan telah dilaksanakan sejak 2021. Pada tahap awal, Lampung menjadi salah satu dari tiga provinsi yang menjadi lokasi uji coba instrumen SPI Pendidikan bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat. (*/Red)
