BANDAR LAMPUNG -(Begawinews.com)– Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengubah arah kerja Tim Koordinasi Inisiatif Karbon dengan memperluas cakupannya dari semula berfokus pada karbon hutan menjadi pengembangan ekosistem karbon yang mencakup sektor daratan dan pesisir. Langkah ini diarahkan untuk menjadikan perdagangan karbon sebagai peluang investasi sekaligus sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat Lampung.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengatakan tim tersebut harus bekerja secara nyata dan tidak berhenti sebagai tim yang hanya dibentuk melalui keputusan gubernur.
“Esensinya adalah bagaimana tim yang dibentuk ini bukan sekadar SK Gubernur, bukan sebuah dokumen, tapi benar-benar tim ini bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing,” kata Sekda dalam rapat Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Provinsi Lampung.
Pembahasan mengenai penguatan tim dan roadmap karbon tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Inisiatif Karbon. Dalam rapat itu disepakati bahwa pelaksanaan program mulai didorong pada 2026, tidak menunggu hingga 2027 seperti rancangan awal.
Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Lampung Anshori Djausal mengatakan perubahan cakupan diperlukan karena peluang ekonomi karbon tidak hanya terdapat di kawasan hutan. Potensi juga terdapat pada pesisir, mangrove, limbah pertanian, agroforestri, hingga berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem.
“Jadi kita akan memperluas scope-nya. Bukan hanya hutan,” ujar Anshori. Perluasan tersebut mencakup kawasan di dalam dan luar hutan, termasuk pesisir dan limbah pertanian.
Dengan perluasan tersebut, inisiatif karbon Lampung tidak hanya diarahkan pada konservasi hutan, tetapi menjadi bagian dari pengembangan ekonomi blue-green. Pemerintah berharap pengelolaan hutan, pesisir, mangrove, pertanian dan sumber daya alam lainnya dapat menghasilkan nilai ekonomi baru, sekaligus menjaga ekosistem dan membuka manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat Lampung. (Red).
