BANDAR LAMPUNG(BegawiNews)– Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dimaknai Ketua Fraksi PDI PerjuanganDPRD Provinsi Lampung, Lesty Putri Utami, bukan sebagai seremoni simbolik, melainkan momentum evaluasi terhadap arah demokrasi. Menurutnya, pers yang sehat adalah pers yang berani menguji kekuasaan dan konsisten berdiri di sisi kepentingan rakyat.
Lesty menegaskan, peran media memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pembangunan. Setiap kebijakan publik, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, membutuhkan pengawasan yang jernih, objektif, dan berkelanjutan dari pers.
“Pers tidak boleh kehilangan daya kritisnya. Tanpa kontrol yang kuat dari media, kebijakan bisa kehilangan arah dan menjauh dari kebutuhan masyarakat,” ujar Lesty, Senin (9/2).
Ia menilai tantangan pers saat ini semakin kompleks seiring disrupsi digital yang memicu banjir informasi. Namun demikian, tidak semua informasi lahir dari proses verifikasi yang benar. Dalam kondisi tersebut, media arus utama dituntut tampil sebagai jangkar kebenaran.
“Kecepatan adalah tuntutan zaman, tetapi akurasi adalah prinsip. Pers harus tetap berpegang pada etika, menjaga independensi, dan tidak larut dalam polarisasi,” tegasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Lampung ini juga menyoroti pentingnya keberanian pers dalam menyuarakan kepentingan kelompok rentan. Menurutnya, fungsi media tidak sebatas memuat pernyataan pejabat, melainkan menghadirkan realitas masyarakat secara utuh dan apa adanya.
“Ketika rakyat kecil tidak terdengar, di situlah pers harus hadir. Demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi juga keberpihakan pada keadilan,” kata Ketua DPCPDI Perjuangan Lampung Selatantersebut.
Lebih lanjut, Lesty menekankan bahwa HPN 2026 harus menjadi pengingat bahwa kebebasan pers merupakan fondasi negara demokratis. Namun kebebasan itu, katanya, harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral dan profesionalisme yang tinggi.
Ia menambahkan, hubungan antara pers dengan institusi pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif, seharusnya dibangun di atas prinsip transparansi dan saling menghormati peran. Ruang demokrasi, menurutnya, akan semakin sehat ketika media diberikan akses terbuka untuk menggali data, menguji kebijakan, serta menyampaikan kritik tanpa tekanan.(*/red)
