BANDAR LAMPUNG(BegawiNews.com) – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Yusnadi, angkat bicara terkait viralnya kondisi rusak Jembatan Kali Pasir yang membentang di Sungai Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
Jembatan tersebut merupakan penghubung utama antara Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, sekaligus akses vital bagi aktivitas warga, termasuk puluhan pelajar yang setiap hari harus menyeberangi sungai untuk bersekolah.
Yusnadi mengungkapkan, dirinya telah meninjau langsung kondisi jembatan tersebut sejak tahun lalu dan mencatat persoalan tersebut sudah lama menjadi keluhan masyarakat.
“Saya ke lokasi sekitar tahun lalu dan memang kondisi jembatan itu sudah memprihatinkan. Warga, LSM, dan teman-teman media juga terus mendorong agar pembangunan jembatan ini segera direalisasikan,” kata Yusnadi, Senin (2/2/2026)
Ia menjelaskan, keberadaan jembatan tersebut sangat krusial karena tidak tersedia akses jalan alternatif yang layak. Jika harus memutar, jarak tempuh menjadi jauh dan menyulitkan warga.
“Banyak anak-anak sekolah, terutama tingkat SMA, yang harus menyeberangi sungai karena tidak ada akses lain yang dekat. Ini jelas jembatan yang sangat urgent untuk dibangun,” sambung politisi PKS ini. Persoalan Jembatan Kali Pasir, lanjut Yusnadi, telah berulang kali dibahas di Komisi IV DPRD Lampung, termasuk dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK).
Meski menjadi tanggung jawab Pemkab Lampung Timur, DPRD mendorong agar pembangunan jembatan diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengingat keterbatasan anggaran daerah.
“Baik fiskal kabupaten maupun provinsi tidak memadai untuk membangun jembatan ini. Karena itu, kami minta agar Kementerian PU di pusat bisa membantu. Surat pengajuan juga sudah dikirimkan,” jelasnya.
Yusnadi mengapresiasi langkah sementara pemerintah untuk membangun jembatan darurat berupa jembatan gantung atau Jembatan Merah Putih agar aktivitas warga tidak terus terganggu.
“Solusi sementara itu perlu dilakukan sebelum pembangunan permanen. Tapi harapannya tetap jembatan permanen yang dibangun,” tandasnya.
Ia menegaskan, permintaan keterlibatan pemerintah pusat merupakan langkah realistis melihat keterbatasan fiskal daerah.
“Karena fiskal kita tidak memadai, maka mau tidak mau pemerintah pusat harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan ini,” pungkas Yusnadi.(*/red)
