BANDARLAMPUNG(BegawiNews.com) – Pj. Gubernur Lampung Samsudin mengapresiasi langkah yang diambil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengoptimalkan pengawasan anggaran serta mencegah kebocoran anggaran di pemerintah daerah, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo pada Rakornas di Sentul pada November 2024 lalu. Hal ini disampaikannya pada acara Eksekutif Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Tahun 2025, yang digelar di Aula Mahan Agung, Bandar Lampung, Rabu (22/1/2025).
Pada kesempatan tersebut, Samsudin menjelaskan pentingnya perencanaan yang cermat dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Ia menyebutkan, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, terdapat tiga prioritas utama yang harus dicapai, yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebesar 8%, pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2026 menjadi 0%, dan peningkatan kualitas SDM melalui Indeks Modal Manusia yang meningkat 0,59% pada 2029.
“Tiga hal inilah yang harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran kita. Perencanaan yang tepat dan relevan dengan target kinerja sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini,” ungkap Samsudin.
Lebih lanjut, Samsudin menekankan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan ini, sangat penting untuk memperhatikan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perencanaan yang konvergen lintas sektor menjadi kunci utama untuk memastikan pelaksanaan program-program pembangunan yang efektif dan efisien. “Tujuan tidak mungkin dapat tercapai hanya dengan satu pihak saja. Oleh karena itu, RPJMD harus memadai dan mengakomodir seluruh program-program Presiden yang telah ditetapkan,” tambah Samsudin.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari implementasi instruksi Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat terawasi dengan baik. Menurutnya, BPKP bertugas sebagai internal auditor Presiden yang melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan, bukan hanya setelah pelaksanaan.
“Melalui pengawasan yang kami lakukan sejak awal perencanaan, kami berharap setiap program yang dilaksanakan benar-benar dapat mengungkit pencapaian target kinerja yang diinginkan,” ujar Nani Ulina.
Nani Ulina juga menyoroti pentingnya empat aspek yang harus ada dalam RPJMD agar dapat dikatakan memadai. Aspek pertama adalah penetapan Ultimate Outcome yang jelas, kedua konvergensi perencanaan dan penganggaran yang tepat, ketiga penetapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sektor, dan keempat ketepatan indikator serta target program.
Dalam hal ini, BPKP juga mengedepankan evaluasi terhadap lima sektor penting, yaitu pendidikan, kesehatan, kemiskinan, stunting, dan ketahanan pangan, yang menjadi fokus utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap bisa memberikan saran perbaikan agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran,” tandas Nani Ulina.
Samsudin pun menutup acara dengan mengajak seluruh pihak untuk terus berkomitmen melaksanakan program yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanat Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur dan sejahtera.(*/Red)
