Bandar Lampung (begawinews.com)– Pemerintah Provinsi Lampung menerima kunjungan Tim Penilai Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) dalam rangka visitasi ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2026 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (21/7/2026).
Visitasi tersebut merupakan bagian dari tahapan penilaian nasional terhadap kepemimpinan digital pemerintah daerah. Pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menjalani penilaian sebagai salah satu dari lima besar nominator nasional kategori ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLGA) 2026.
Dalam keynote speech-nya, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa transformasi digital merupakan keniscayaan dalam tata kelola pemerintahan modern sekaligus instrumen utama untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan berintegritas.
Menurut Marindo, seorang Sekretaris Daerah memiliki peran sebagai orkestrator yang mengharmonisasikan seluruh perangkat daerah agar bergerak dalam satu irama menuju pemerintahan digital berbasis Satu Data.
“Digitalisasi bukan sekadar menghadirkan aplikasi. Yang terpenting adalah bagaimana data yang benar, akurat, dan terintegrasi mampu menjadi dasar pengambilan keputusan sehingga setiap kebijakan benar-benar berbasis fakta,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat implementasi SPBE melalui pengembangan berbagai inovasi digital yang saling terintegrasi, mulai dari penerapan SRIKANDI untuk digitalisasi tata naskah dinas, integrasi sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi pelayanan kesehatan, kepegawaian, ketenagakerjaan, perpustakaan dan kearsipan, perpajakan daerah, hingga sistem pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara langsung ke rekening penerima.
Marindo juga memaparkan pengembangan Lampung-In, super aplikasi Pemerintah Provinsi Lampung yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah provinsi, kabupaten/kota hingga desa dalam satu ekosistem digital.
Melalui Lampung-In, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik, menyampaikan pengaduan, memperoleh informasi harga pangan, memantau kondisi inflasi, hingga menikmati berbagai layanan pemerintahan secara terpadu.
“Yang kami bangun bukan sekadar aplikasi, tetapi ekosistem digital pemerintahan yang menyatukan seluruh layanan. Masyarakat tidak lagi melihat pelayanan berdasarkan organisasi perangkat daerah, melainkan melihat Pemerintah Provinsi Lampung sebagai satu kesatuan pelayanan publik,” jelasnya.
Marindo menegaskan bahwa transformasi digital yang dibangun Pemerintah Provinsi Lampung bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kepercayaan masyarakat, serta percepatan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat, valid, dan real time.
Usai penyampaian keynote speech, Tim Penilai ASKOMPSI Dr. (C) Andi Yuniantoro S.Si., M. Kom dan Dr. Ir. Nana Storada, SE.,MM. melakukan wawancara mendalam dengan Sekdaprov Lampung yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama para kepala perangkat daerah guna menggali kesamaan pemahaman mengenai implementasi transformasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Dalam sesi wawancara di ruang kerja Sekdaprov, tim penilai menyaksikan secara langsung bagaimana Marindo Kurniawan memanfaatkan data dari aplikasi Lampung-In sebagai instrumen dalam proses pengambilan keputusan strategis.
Di hadapan tim penilai, Marindo menunjukkan pemanfaatan dashboard digital Lampung In untuk memantau berbagai indikator pemerintahan, termasuk layanan pengaduan masyarakat yang menjadi salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan lintas sektor.
Ia juga memaparkan sejumlah program strategis Pemerintah Provinsi Lampung, seperti pengembangan pupuk organik cair dan hilirisasi produk pertanian yang membutuhkan kolaborasi lintas perangkat daerah serta didukung oleh analisis data yang komprehensif.
“Ekonomi itu tentang data dan rasa. Lampung-In menghadirkan data dan rasa. Itulah marwah dan ruh Lampung-In, yakni menghadirkan pemerintah yang semakin dekat dengan masyarakat melalui keputusan yang berbasis data dan memahami kebutuhan riil masyarakat,” ujar Marindo.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menjelaskan bahwa ADLGA merupakan ajang yang menilai kapasitas kepemimpinan digital kepala daerah maupun sekretaris daerah dalam mengorkestrasi transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah.
“Melalui proses self assessment yang telah dilakukan, Alhamdulillah Provinsi Lampung berhasil masuk lima besar nasional. Penilaian hari ini merupakan tahap verifikasi lapangan untuk mengonfirmasi implementasi kepemimpinan digital yang telah dijalankan di Provinsi Lampung,” ujar Ganjar.
Ia menjelaskan, rangkaian visitasi meliputi penyampaian keynote speech oleh Sekdaprov Lampung, wawancara eksekutif, diskusi bersama kepala perangkat daerah, hingga peninjauan langsung terhadap layanan publik guna melihat dampak nyata transformasi digital terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai ADLGA, Dr. (C) Andi Yuniantoro, mengungkapkan bahwa hampir seluruh pemerintah provinsi di Indonesia mengikuti ADLGA 2026. Dari seluruh peserta, hanya lima provinsi yang berhasil lolos sebagai nominator nasional dan berhak mengikuti tahapan visitasi lapangan.
Menurutnya, penilaian ADLGA tidak berorientasi pada banyaknya aplikasi maupun tingginya nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melainkan pada kepemimpinan seorang Sekretaris Daerah dalam membangun budaya digital, memastikan kualitas data, serta menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Kami tidak menilai jumlah aplikasi ataupun SPBE. Yang kami nilai adalah bagaimana seorang pemimpin berpikir secara digital, memastikan data yang akurat, kemudian mengambil keputusan berbasis data. Itulah esensi digital leadership yang kami cari,” tegas Andi.
Ia menambahkan, usai visitasi seluruh nominator akan mengikuti tahapan presentasi di hadapan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari proses penentuan penerima penghargaan tingkat nasional.
Sementara itu, dalam sesi dialog, para kepala perangkat daerah memaparkan implementasi transformasi digital di masing-masing sektor, mulai dari pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan daerah, kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan, hingga pelayanan perpajakan daerah.(red)
