BANDAR LAMPUNG(BegawiNews.com) – Anggota Komisi IVDPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, menegaskan pers memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga pengawas kebijakan publik. Kritik yang berbasis data dan fakta sangat dibutuhkan agar pembangunan tidak melenceng dari kepentingan rakyat,” ujar Dewi Nadi, Senin (9/2).
Ia menilai, di tengah percepatan arus informasi digital, tantangan yang dihadapi media semakin kompleks. Maraknya hoaks, disinformasi, serta opini yang tidak terverifikasi dapat dengan cepat memengaruhi persepsi publik. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga akurasi dan profesionalisme dalam setiap pemberitaan.
“Kecepatan itu penting, tetapi ketepatan jauh lebih utama. Pers harus tetap menjadi rujukan yang kredibel di tengah banjir informasi,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi infrastruktur dan layanan publik, Dewi Nadi berharap media terus memberikan perhatian serius terhadap isu-isu pembangunan. Menurutnya, suara masyarakat kecil kerap baru terdengar ketika media mengangkatnya secara konsisten dan berkelanjutan. Ia juga menegaskan, hubungan antara pemerintah dan pers harus dibangun di atas prinsip transparansi dan keterbukaan. Kolaborasi yang sehat, katanya, akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel diProvinsi Lampung.(*/red)
